Medan pphe cybernews – DPRDSU, Selasa (23/3) mengadakan rapat paripurna dengan agenda pembahasan rancangan peraturan DPRDSU tentang kode etik dan tata beracara Dewan Kehormatan DPR. Dalam penyampaian pendapat Fraksi Persatuan kebangkitan Bangsa menekankan pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan sidang kode etik.

Sidang paripurna dprdsu

Sidang Paripurna DPRDSU memahas rancangan peraturan kode etik dewan dan tata beracara Dewan Kehormatan Dewan

Usulan dari Fraksi Persatuan kebangkitan bangsa ini termasuk usulan spetakuler yang sangat berani. Fraksi ini mengusulkan agar sidang yang dilaksanakan oleh BKD dapat diakses oleh masyarakat atau terbuka untuk umum.

Sembilan fraksi yang ada di DPRDSU pada prinsipnya menyetujui rancangan peraturan tersebut ditetapkan sebagai peraturan DPRDSU.

Fraksi Gerindra menekankan adanya sikap politik yang bertanggung jawab dan berkeadilan

Sedangkan Fraksi Hanura  menilai bahwa Kode etik mengandung nilai nilai profesional yang bertanggungjawab terhadap profesi sehingga berguna demi kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu Fraksi Hanura melalui jurubicaranya Firman Sitorus SH meminta agar laporan yang berada pada dewan kehormatan merupakan laporan yang mempunyai dasar hukum yang jelas.

Fraksi PKS menilai bahwa sangat penting sosialisasi kepada anggota DPRDSU terkait peraturan tersebut. Dan perlu mengadopsi perda lainnya. Seperti peraturan dilarang merokok.

Fraksi PAN juga menyetujui rancangan peraturan tersebut ditetapkan sebagai peraturan DPRDSU. Fraksi ini menilai kode etik DPRDSU adalah hal yang sangat penting karena menyangkut tata berhubungan antara sesama anggota dprdsu dan pihak lain perlu diperjelas.

Terkait masalah sanksi, Fraksi PAN menekankan bahwa dalam pasal 4 Dan 5 terkait teguran tertulis atau pemberhentian sebagai kepala alat kelengkapan dewan tidak berada pada dewan kehormatan.

Fraksi Persatuan keadilan bangsa (PKB), berharap agar peraturan dapat menciptakan martabat anggota dewan menjadi institusi dewan yang terhormat, sehingga dapat menjaga integeritas anggota dewan.

Agar diperjelas apakah sidang BKD perlu dilakukan terbuka agar bisa diakses oleh masyarakat.

Tag:, » Dipublikasikan : Maret 24th, 2015 under Politik, Sumatera Terkini Oleh redaksi | No Comments »

Selamat Datang Bos , Tolong dikomentari berita ini dengan sopan