Medan pphe cybere news – 15 bupati/wali kota se Sumut termasuk Plt Gubsu HT Erry Nuradi dan para ketua DPRD menandatangani komitmen bersama melakukan pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan masing-masing. Penandatangana komitmen tersebut di lakukan dihadapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata pada Rapat Koordinasi Penindakan dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Sumatera Utara, di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Kamis (14/4).

15 Bupati/Wali kota se Sumut Termasuk Plt Gubsu HT Erry Nuradi Sepakat Tidak Korupsi

15 Bupati/Wali kota se Sumut Termasuk Plt Gubsu HT Erry Nuradi Sepakat Tidak Korupsi

Hadir pada kesempatan tersebut Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Deputi Peninndakan KPK Heru Winarko, Dirjen Kemendagri Tarmizi Karim, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Agus Badarudin, Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB M Yusuf Ateh, pimpinan BPKP Dadang Kurnia, auditor utama keuangan V BPKP Bambang, Dirjen Panalogi Kehutanan dan Lingkungan Sestama LKPP, FKPD Provsu, Sekdaprovsu H Hasban Ritonga, Kepala BPK Perwakilan Sumut, 15 bupati/wali kota dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan karena sejumlah latar belakang. Di antaranya, karenan berulangnya kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Sumater Utara, yang melibatkan eksekutif, legislatif dan swasta.

KPK, lanjutnya, juga menyoroti rendahnya kesadaran para penyelenggara negara di Sumut untuk melaporkan hartanya. “Ini bisa dilihat dari jumlah angka yang sudah melaporkan hartanya. Baru sebanyak 6,25 persen di tingkat eksekutif, dan 2,04 persen di tingkat legislatif,” katanya.

KPK juga mengamati masih kuatnya intervensi yang terjadi, dalam hal perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta alokasi bantuan sosial dan bantuan keuangan.

Karena itu. Alex mengimbau para pimpinan daerah dan penyelenggara negara di lingkungan Pemrpovsu untuk bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen anti korupsi, sehingga tata kelola pemerintah bisa berjalan dengan bersih, transparan dan akuntabel. Selain mengimbau KPK juga menyampaikan rekomendasi.

Selanjutnya, KPK akan terus mendorong Pemprovsu untuk menjalankan rekomendasi dan memantau keberlangsungan rencana aksi. KPK juga berharap masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan dengan efektif, dan tidak permisif pada tindak pidana korupsi sekecil apapun.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubsu Erry Nuradi meminta seluruh bupati/wali kota di Sumut Utara untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi. Menurut Erry, Sumut bersyukur karena KPK ikut melakukan pendampingan terhadap tata kelola pemerintah daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah ini.

“Diharapkan dengan penandatanganan komitmen bersama di hadapan pimpinan KPK hari ini, agar pimpinan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki komitmen menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik yang baik dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku,” sebut Erry.

Plt Gubsu HT Ery Nuradi juga mengapresiasi langkah yang dilakukan KPK pada acara Rapat Koordinasi Penindakan dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Sumut sebagai fasilitator dalam mendorong seluruh jajaran pemerintahan di Sumut untuk semakin gigih dalam pencegahan dan penegakan hukum.

“Rapat koordinasi ini sangat bermanfaat untuk pencegahan dan pedoman pengelolaan keuangan negara, peningkatan pelayanan publik,” kata T Erry.
10 Poin
Komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Pemprovsu yang ditandatangan Plt Gubsu Erry Nuradi dan 15 bupati/wali kota di Sumut berisi 10 poin. Pertama, melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning.

Kedua, melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirina Unit Layanan Pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement. Ketiga, melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan perijinan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang terbuka.

Keempat, melaksanakan tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel. Kelima, melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Keenam, memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan komite integritas pengendalian gratifikasi, LHKPN. Ketujuh, membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.

Kedelapan, melaksanakan perbaikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan. Kesembilan, melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur, dan aplikasi yang transparan dan akuntabel serta. Kesepuluh, melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan

Tag: » Dipublikasikan : April 14th, 2016 under Sumatera Terkini Oleh redaksi | No Comments »

Selamat Datang Bos , Tolong dikomentari berita ini dengan sopan