Medan pphe cyber news – Pemko Medan yang kini dibawah kendali Zhulmi Edlin sepertinya rawan korupsi. Beberapa kasus telah dilidik oleh aparat hukum. Seperti kasus pengadaan HT kini telah didalami oleh Polresta Medan.

Sedikit demi sedikit dugaan korupsi pejabat dilingkungan Pemko Medan mulai terkuak kepermukaan. Setelah kasus pengadaan HT kini anggaran pembuatan database perumahan dan pemukiman mulai dipertanyakan.

Pada anggaran tahun 2014 Dinas Perumahan dan Pemukiman mendapat alokasi dana yang cukup fantastis. Kegiatan pembuatan database perkim dialokasikan sebesar 900 juta dan telah dipergunakan sebesar 665,5 juta. Bahkan diduga biaya pembuatan database tersebut telah di mark-up.

Kasus dugaan markup ini terkuak saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2014 di gedung DPRD Medan, Rabu (15/4).

Gunawan Surya Lubis selaku kepala dinas Perumahan Pemukiman bahkan tidak dapat menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan anggota dewan terkait pembuatan database tersebut.

“Seperti apa database yang dibuat dengan menghabiskan biaya 665,5 juta itu” tanya Rajudin Sagala salah seorang anggota DPRD Medan dari faraksi PKS kepada Gunawan. Mendapat pertanyaan tersebut Gunawan kelihatan gugup dan tak mampu menjelaskan bentuk database yang dibuat dengan harga yang cukup fantastis tersebut.

Menurut Gunawan Surya Lubis selaku kepala dinas Perumahan Pemukiman database tersebut berisikan data perumahan penduduk dan dapat mengetahui jumlah masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni di Pemko Medan. Gunawan seolah olah menjelaskan bahwa kegunaan database perkim berbiaya 665,5 juta dapat mengetahui rumah tidak layak huni.

Penjelasan Gunawan semangkin membuat anggota dewan bereaksi keras dan mencecar Gunawan dengan pertanyaan yang membuat Gunawan seperti menyembunyikan sesuatu.

Bahkan Rajudin Sagala politisi PKS secara tegas mengatakan anggaran pembuatan database  tersebut telah di Mark-up.

“Saya yakin,anggaran ini sudah di markup” ujar Rajudin.

Memang alasan Rajudin mengatakan anggaran pembuatan database berbiaya 665,5 juta cukup beralasan. Sebab pembuatan database yang bertujuan mengetahui jumlah rumah tidak layak huni tidak seimbang dibandingkan manfaatnya.

» Dipublikasikan : April 16th, 2015 under Politik Oleh redaksi | No Comments »

Selamat Datang Bos , Tolong dikomentari berita ini dengan sopan