Palas pphe Cybernews – Ajang reses DPRD Sumut ke Pemkab Palas sempat berubah jadi ajang omelan. Lima Anggota DPRD Sumut terang-terangan mengaku kecewa dan sedih, karena niat untuk menyerap aspirasi dari Pemkab Palas malah kurang disambut baik.

Saat itu, lima anggota DPRD Sumut yang hadir, yakni H Burhanuddin Siregar SE dari PKS, Sutrisno Pangaribuan ST dari PDIP, Ahmadan Harahap dari PPP, Tiaisyah Ritonga dari Demokrat, dan Chaidir Ritonga dari Golkar.

Anggota DPRD Sumut dari dapil 7 yang membawahi Tabagsel ini menyampaikan kekecewaan terkait penyambutan kedatangan mereka yang tidak sesuai harapan

Anggota DPRD Sumut dari dapil 7  Tabagsel menyampaikan kekecewaan terkait penyambutan kedatangan mereka yang tidak sesuai harapan

Satu per satu Anggota DPRD Sumut dari dapil 7 yang membawahi Tabagsel ini menyampaikan kekecewaan terkait penyambutan kedatangan mereka yang tidak sesuai harapan. Saat itu, alasan kurangnya penyambutan, karena surat dari DPRD Sumut terkait agenda reses itu baru diterima hari itu juga.

“Kami tidak terima alasan surat menyurat. Sudah jelas, surat dari DPRD Sumut sudah lama dikirim,” kata Burhanuddin Siregar yang jadi ketua tim reses.

“Seharusnya, suatu kebersamaan sebagai penyelenggara negara harus kita jalin. Bukan seperti ini,” tambahnya.
Hal sama juga diungkapkan Tiaisyah Ritonga. Bahkan, dikatakannya, karena ia sudah dua periode menjabat anggota DPRD Sumut, bukan kali pertama ia merasa kecewa dengan sambutan pejabat Pemkab Palas.

“Sudah sering kita dibuat kecewa seperti ini. Alasannya surat tidak sampai. Pertanyaannya, apa bedanya dengan daerah lain? Kenapa daerah lain koordinasinya bagus?” tanyaya.

Tiaisyah juga menyinggung sedikitnya program pembangunan dari Pemerintah Provinsi Sumut untuk Kabupaten Padang Lawas. Namun, itu dikatakannya, wajar terjadi. Sebab, daerah lain mampu mampu menjalin koordinasi.

“Kami ingin pembangunan merata. Kita tidak ingin, pembangunan menumpuk di daerah tertentu. Pembangunan dari APBN di daerah itu, pembangunan dari APBD Provinsi juga. Sementara, untuk Palas, sedikit sekali pembangunan dari provinsi,” jelasnya.

Ungkapan sama juga disampaikan Sutrisno Pangaribuan ST. Malah, ia menyebutkan, tidak perlu Bupati Padang Lawas harus berlama-lama di Jakarta untuk melobi anggaran ke daerah ini. Tapi, jaringan yang ada harus dimanfaatkan.

“Kita bisa menjembatani ke pusat. Di provinsi, kita bisa alokasikan pembangunan di sini, tapi harus didahului usulan dari sini,” jelasnya.

Saat itu, omelan DPRD ini dijawab ungkapan permintaan maaf dari Sekda Palas, Syamsul Anwar Lubis dan Asisten II Pemkab Palas, A Rahim Hasibuan.

“Mudah-mudahan, di lain waktu tidak terulang lagi seperti ini,” kata Sekda.

Jembatan Hapung-Madina Harus Prioritas

Ada beberapa penekanan yang disampaikan Anggota DPRD Sumut untuk diperhatikan Pemkab Palas. Salah satunya, pembangunan jalan Hapung tembus ke Madina yang diperkirakan hanya 40 kilometer. Dikatakan, tahun ini sepanjang 10 kilometer sudah dianggarkan dengan nilai berkisar Rp7 miliar.

“Tahun ini itu akan dikerjakan, tapi kita tetap mengusulkan agar pemkab terus membuat usulan agar akses Palas-Madina dapat tembus. Jadi ke depan jarak tempuh menjadi dekat, sehingga peningkatan perekonomian masyarakat semakin meningkat,” ungkapnya saat wawancara dengan wartawan.

Tidak hanya itu, jalan Sosopan diingatkan untuk dapat diperbaiki dan ditingkatkan. “Ya kalau memang tidak dapat ditampung di Provinsi, usulkan saja menjadi jalan nasional agar penanganannya juga lebih baik,” imbuhnya.

Terkait dengan pelayanan kesehatan, DPRD SU juga mengusulkan kelas RSUD dapat ditingkatkan. Tak kalah pentingnya saat itu, disinggung juga soal keresahan masyarakat soal hama babi yang menyerang pertanian di Sibuhuan. Diingatkan, dinas terkait harus mencari solusi penanganannya.

Tag: » Dipublikasikan : Maret 23rd, 2015 under Politik Oleh redaksi | 1 Comment »

1 tanggapan to “DPRDSU : Jembatan Hapung-Madina Harus Menjadi Prioritas”

  1. Muhammad Idris berkata:

    Selamat pagi,
    Saya baru lihat portal ini. Saya tidak tau apa berita ini sudah lama di tayangkan atau tidak. Tapi setidaknya, ini sesuatu hal yang baru buat saya.
    Mengomentari rencana akses dari kab. Palas ke kab. Madina harus dikoordinasikan dengan baik, baik itu antara pemerintah daerah Kab (PemKAB) Madina dengan Kab Palas. Ini tidak bisa di lihat dari satu sisi saja, kedua PemKAB harus memikirkan kelas dan fungsi jalan seperti apa yang akan dibangun. Harus ada kajian awal (FS) yang memberikan pertimbangan ekonomis dan teknis, sehingga ruas jalan ini memberikan manfaat bagi kedua kabupaten. Seringkali PemKAB di manapun hanya sekedar mengusulkan, tapi tidak pernah melampirkan hasil kajian. Pembangunan jalan tidak hanya sekedar membangun, yang lebih penting dari itu untuk dipikirkan adalah manfaat ruas jalan tersebut secara terukur untuk kedua kabupaten. Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development) harus menjadi dasar pertimbangan.

    Bila ruas ini dipandang sangat strategis untuk kedua kabupaten dan propinsi atau bahkan nasional, pembangunannya bisa diusulkan menjadi jalan strategis nasional yang secara bertahap ditingkatkan menjadi jalan nasional. Pertanyaanya apakah sudah dibuatkan grand design dari jalan tersebut yang tentu saja telah melalui kajian jaringan jalan yang terintegrasi dengan koridor ekenomi sumatera (jalintim Sumatera dan jalinteng Sumatera).

    Saya kira itu dulu, DPRD Sumut juga diharapkan tidak hanya sekedar hanya mengunjungi. Bila memang anggra DPRD yang berasal dari daerah pilihan kedua Kabupaten merasa mestinya harus mengupayakan untuk membuat grand design ini. Jadi kalau datang ke daerah tidak perlu kecewa, dan seharusnya lebih proaktif dan tidak perlu menunggu keaktifan PemKAB setempat.

    Salam,
    MUHAMMAD IDRIS LUBIS
    Madina Institute


Selamat Datang Bos , Tolong dikomentari berita ini dengan sopan