Medan pphe cyber news –  Desas desus adanya anggaran siluman di APBD propinsi Sumatera Utara sedikit terkuak setelah Komisi A  menyinggung beberapa anggaran di Biro Hukum Propsu.

Disebutkan adanya anggaran milyaran rupiah di dalam APBDSU yang dialokasikan untuk publikasi,sosialisasi dan regiatrasi peraturan daerah. Namun  faktanya masyarakat bahkan anggota dewan sangat sulit mengakses Peraturan Gubernur dan peraturan daerah yang telah ada.

Bahkan anggaran registrasi perda kab/kota sempat dipertanyakan karena biro hukum hanya melakukan registrasi.

Beberapa anggota komisi A DPRDSU  agar publikasi peraturan peraturan sebaiknya dipublikasikan melalui internet. Sebab selama ini peraturan tersebut masih sulit diakses masyarakat bahkan oleh anggota dewan sendiri.

Hal ni dikatakan oleh anggota komisi A DPRDSU, Sutrisno kepada jajaran biro hukum Pemprop Sumatera utara dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRDSU , Rabu (3/4) di Ruangan komisi A DPRDSU.

Selain itu anggaran inventarisasi peraturan daerah juga disoroti. Alasannya bahwa sosialisasi dan penggandaan material peraturan daerah dilakukan oleh daerah tersebut. Demikian dikatakan oleh Hartoyo anggota komisi A lain

Sulaiman kepala biro hukum propsu mengatakan sesuai peraturan menteri dalam negeri penomoran dan registrasi dilakukan oleh biro hukum. Maka wewenang ini digunakan sebagai alat kontrol bagi biro hukum untuk mengetahui apakah perda yang dibuat sesuai atau tidak.

Sulaiman tidak menjelaskan dengan tegas tentang anggaran biaya sosialisasi dan registrasi perda daerah yang dipertanyakan.

Tag: » Dipublikasikan : April 2nd, 2015 under Politik Oleh redaksi | No Comments »

Selamat Datang Bos , Tolong dikomentari berita ini dengan sopan