Medan pphe cybernews – Ternyata setelah heboh pungli di smp 20 Medan kini menyusul SMP negeri 27 dikabarkan melakukan pungli sebesar 135 juta dengan rincian Rp.140.000,-/ siswa. Kabarnya pungutan tersebut dilakukan dengan cara memaksa siswa untuk membeli LKS ( Lembar Kerja Siswa ). Sementara itu pengadaan LKS  disekolah telah dilarang pemerintah.

Pungli Di SMP 27 Belum Tersentuh Hukum. Kepala Sekolah sebut Komite Sekolah bertanggung jawab

Sawalina Kepala sekolah SMP Negeri 27 Medan  saat dikomfirmasi membenarkan adanya pungutan pembelian LKS tersebut.  Menurutnya pembelian LKS itu berdasarkan keputusan rapat  komite sekolah, namun Sawalina mengelak mengetahui karena saat pungutan tersebut dilaksanakan dirinya sedang pulang kampung. Menurut Sawalina pembelian LKS dilakukan melalui koperasi sekolah.

“saya tidak tahu, karena saat itu saya pulang kampung” elak Sawalina

Disisi lain orang tua murid yang tidak ingin identitasnya dipublikasikan mengatakan, meski dipungut bayaran namun LKS tidak dibagikan ke siswa melainkan disimpan oleh pihak sekolah.

Sebelumnya pemerintah melalui PP no 17 tahun 2010 dan peraturan Menteri pendidikan  no 1 tahun 2018 tentang juknis Bos telah menetapkan bahwa bagi sekolah penerima dana bos tidak dibenarkan melakukan pengutipan dalam bentuk apapun.

Sementara Hasan Basri selaku Kepala dinas Pensidikan saat ingin dikomfirmasi sedang tidak berada ditempat.

Tag: » Dipublikasikan : Agustus 17th, 2018 under Korupsi, Pendidikan Oleh redaksi | No Comments »

Selamat Datang Bos , Tolong dikomentari berita ini dengan sopan