Medan pphe cyber news – wakil ketua kejaksaan tinggi sumatera utara Baginda Polin Lumbangaol SH menyatakan bahwa keberadaan TP4D bukan membekingi tindakan korupsi. Hal ini dikatakan Lumbangaol saat pers gathering yang dilaksanakan digedung Kejatisu, Kamis (22/7).

TP4D Bukan Upaya Beking Koruptor

TP4D Bukan Upaya Beking Koruptor

Adanya kecurigaan masyarakat terhadap TP4D dapat berubah menjadi upaya beking agar lolos dari jeratan hukum tidak dapat dibenarkan, ujarnya.
Justru keberadaan TP4D bertujuan mengamankan setiap proyek pembangu

nan karena selama ini para pemerintah daerah merasa ketakutan dalam menjalankan proyek terjerat masalah hukum.
“Ibarat kita mempunyai anak kita nasehati diberikan pengarahan agar bekerja secara benar, namun jika juga bandel akan dilakukan tindakan represif.

Melalui TP4D kejaksaan dapat terlibat dalam mengawal dan pengamankan jalannya pembangunan berdasarkan permintaan ataupun berdasarkan inisiatif sendiri. Lumbangaol berpendapat bahwa saat ini kejaksaan tidak lagi berpandangan menangkap koruptor sebanyak banyaknya namun lebih berupaya menjamin jalannya pembangunan.
Dalam pers gathering tersebut juga wartawan menanyakan terkait transparansi penangan perkara melalui database SPDP secara online sebagaimana instruksi presiden no 7 tahun 2015., Namun hingga kini kejaksaan tinggi sumatera utara belum melaksanakan instruksi presiden tersebut.

Sementara itu kasipenkum kejaksaan tinggi sumut Bobby Sandri SH menyatakan bahwa terkain SPDP tidak online sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran inpres no 7 tahun 2015. Namun kalaupun online proggram tersebut belum terlaksana karena tidak ada dalam DIPA kejaksaan.

“Lagi pula SPDP tersebut hanya dapat dicek oleh Jaksa agung melalui laporan kami secara tertulis” ujar Bobby.

Tag: » Dipublikasikan : Juli 22nd, 2016 under Hukum Dan Kriminal, Sumatera Utara Terkini Oleh redaksi | No Comments »

Selamat Datang Bos , Tolong dikomentari berita ini dengan sopan