Medan pphe-ri.com, Menanggapi banyaknya perselisihan intern di Desa khususnya antara kepala desa dan perangkat desa, Yashir Nasution kabid Pemerintahan pada Dinas Pemdes Sumatera Utara mengatakan bahwa konsultasi dan rekomendasi bukan dalam bentuk ijin pemberhentian perangkat desa. Tapi lebih mengarah kepada kordinasi dan sifatnya mengetahui. Sedangkan wewenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa tetap pada kepala desa sesuai UU no 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pemdes

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Sumatera Utara

” konsultasi dan rekomendasi itu sifatnya hanya mengetahui apakah pemberhentian perangkat desa sudah sesuai aturan atau tidak” ujar Yashir saat dikomfirmasi diruangan kerjanya, Senin, (14/4).

Yashir juga mengatakan bahwa dalam permendagri no 67 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri no 83 tahun 2015 prosedur pemberhentian perangkat desa sudah diatur untuk mencegah kesewenang wenangan kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa.

” itu diatur lagi dalam perda ataupun pergub, untuk mencegah kesewenang wenangan kepala desa, tapi kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa tetap ada pada kepala desa” ujarnya.

Namun begitu Yashir Memberikan jalan keluar untuk mencegah kebuntuan jika ada perangkat desa yang melanggar aturan dan harus diberhentikan. Terkait adanya perangkat desa yang memalsukan stempel desa, menggelapkan PBB, tertangkap tangan berbuat mesum, Yashir menyarankan agar dilaporkan ke Bupati melalui camat dan APIP.

” jika ada seperti itu, laporkan aja ke APIP dan Bupati, karena itu lebih baik dari pada menempuh jalur hukum, tapi kewenangan memberhentikan perangkat desa tetap ada pada kepala desa, nah kepala desa yang akan menanggung segala resikonya, jadi kalau disebut harus dapat ijin, tidak yah, ini lebih mengarah kepada kordinasi dan sifatnya mengetahui” ujar Yashir.

Secara eksplisit Yashir tidak mengatakan bahwa kepala desa dapat memberhentikan perangkat desa tanpa konsultasi dan mendapat rekomendasi dari camat, namun Yashir menyatakan itu semua wewenang kepala Desa dan Kepala Desa lah yang menanggung resiko jika terdapat unsur kesewenang wenangan.

Tag: » Dipublikasikan : April 15th, 2019 under Hukum Dan Kriminal, Sumatera Terkini Oleh redaksi | No Comments »

Selamat Datang Bos , Tolong dikomentari berita ini dengan sopan