Medan pphe cyber news РTim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara  menemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau money loundring yang dilakukan Direktur PT NBP, KRRS. Hal tersebut terungkap dalam pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik, Medan, sebesar Rp45 miliar.

Untuk itu, Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut akan melakukan kordinasi dengan  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melihat kekayaan yang dimiliki KRRS sebagai tersangka dalam korupsi ini.

“Hasil pengembangan ternyata KRRS melakukan TPPU atau money loundring. Jadi, kita akan melakukan kordinasi dengan PPATK dalam waktu dekat ini,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Chandra Purnama saat dikonfirmasi wartawan, Senin (6/4) siang.

Dengan melakukan kordinasi bersama PPATK, penyidik akan menelusuri kekayaan yang dimiliki KRRS yang bergerak maupun tidak bergerak.

“Untuk kekayaannya belum tahu. Tapi, nanti kelihatan itu di PPATK berapa jumlah kekayaannya keseluruhannya,” ujarnya.

Chandra juga menyebutkan untuk penahanan KRRS menunggu kebijakan dari penyidik. “Belum ada menunggu. Tapi, sedang fokus untuk TPPU-nya dan dua tersangka yang sudah kita lakukan penahanan,” tandasnya.

Sebelumnya, Penyidik Kejati Sumut melakukan penahanan terhadap mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Hasan Basri SE dan Marwanto Lingga selaku Ketua panitia pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2010, Senin 23 Maret 2015 lalu. kedua tersangka tersebut dititipkan di rumah tahanan (Rutan) Klas IA Tanjung Gusta Medan.

Chandra menjelaskan, adapun modus yang dilakukan para tersangka dengan cara pemahalan atau Mark-Up harga pada produk/ merek tertentu yang tertuang dalam harga perkiraan sendiri (HPS). “Modus dilakukan dari hasil penyidikan, adanya pemahalan harga pada produk/ merek tertentu,” jelas Chandra sembari mengatakan dana tersebut bersumber dari APBN-P tahun 2010 sebesar Rp45 miliar.

Saat disinggung berapa kerugian negara dari dugaan korupsi Alkes RSUD Adam Malik, mantan Kasi Uheksi Kejatisu ini mengaku pihaknya masih berkordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut.

“Kerugian masih dikordinasikan dengan BPKP dari anggaran Rp45 miliar itu. Nantinya akan disampaikan saat adanya pemeriksaan dari pihak auditor. Tapi untuk sementara perkiraannya kerugiannya Rp15 miliar,”tuturnya.

Diketahui, Kasus dugaan korupsi pengadaan alkes di RSUP H Adam Malik mulai ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 23 Oktober 2013. Modus tindak pidana korupsi dalam kasus ini di antaranya dengan meninggikan harga yang tertuang dalam harga perkiraan sendiri (HPS). Spesifikasi alkes itu juga mengarah kepada produk merek tertentu dan tidak sesuai.

Alokasi anggaran yang diperoleh RSUP H Adam Malik untuk pengadaan alkes pada 2010 mencapai Rp 45 miliar. Berdasarkan penghitungan sementara, nilai kerugian negara dari tindak pidana korupsi ini mencapai Rp 16,3 miliar.

Tag: » Dipublikasikan : April 7th, 2015 under Korupsi Oleh redaksi | No Comments »

Selamat Datang Bos , Tolong dikomentari berita ini dengan sopan