Kejaksaan Tinggi Sumut Siap Implementasikan PP 43 Tahun 2018

Medan pphe Cyber news – Kejaksaan tinggi Sumatera utara akan mulai terbuka kepada masyarakat pelapor dalam rangka menindaklanjuti PP 43 Tahun 2018 tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dikatakan Sumanggar Siagian SH kasi Penkum Kejaksaan tinggi sumatera utara, Senin (15/10).

Suamnggar siagian

Sumanggar Siagian SH Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Menurut Sumanggar keterbukaan progres penanganan perkara atau kasus yang dilaporkan oleh masyarakat bukanlah informasi yang dapat disampaikan kepada publik. Progres penanganannya hanya diberikan kepada pelapor.

” ya kita akan sampaikan keterangan hanya kepada pelapor bukan kepada yang lain” ujar Sumanggar saat ditemui di ruangan kerjanya. Namun Sumanggar sedikit mengelak saat ditanyakan apakah TP4D juga terbuka kepada pelapor terkait temuan masyarakat terhadap proyek proyek yang dikawal dan diamankan oleh TP4D.

” jangan katakan TP4D , Kejaksaan, TP4D itu kejaksaan” ujar Sumanggar.

Sumanggar juga mengaku sudah mendengar bahwa Jaksa Agung telah mengeluarkan peraturan jaksa agung sebagai tindak lanjut PP no 43 tahun 2018. Namun Sumanggar tidak menyebutkan nomor peraturan jaksa agung yang dimaksud.

Sebelumnya Pemerintah telah mengeluarkan PP 43 Tahun 2018 tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 10 disebutkan tentang hak pelapor untuk mendapatkan keterangan progres atas laporan dugaan korupsi yang disampaikan kepada penegak hukum. Selain itu dalam pasal 10 juga diatur tentang kewajiban aparat hukum untuk menjawab pertanyaan perkembangan laporan yang disampaikan selambat lambatnya 30 hari sejak permintaan tersebut disampaikan.


Selamat Datang Bos , Tolong dikomentari berita ini dengan sopan