Acara pisah sambut Kajatisu di Hotel Adimulia dinilai salah satu bentuk Gratifikasi.

Medan pphe cybernews – Baru baru ini Kejaksaan Tinggi Sumut menyelenggarakan acara pisah sambut kepala kejaksaan tinggi Sumatera Utara di Hotel Adimulia Medan. Acara pisah sambut tersebut dilaksanakan sangat meriah.

Acara pisah sambut Kajatisu di Hotel Adimulia dinilai salah satu bentuk Gratifikasi.

Acara pisah sambut Kajatisu di Hotel Adimulia dinilai salah satu bentuk Gratifikasi.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan pphe cybernews selain pemesanan Ball room sebagai lokasi acara pisah sambut, terdapat juga pesanan kamar dan makanan yang diperkirakan berbiaya hingga ratusan juta. Namun pembiayaan acara tersebut bukan dibebankan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melainkan dibebankan kepada APBD Propsu melalui Biro Sekda.

Desas desus pun bersileweran bahwa acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut tersebut tergolong salah satu bentuk Gratifikasi.

Merujuk pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001,tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika.

Sementara itu Kasipenkum Kejatisu Sumanggar Siagian saat dikomfirmasi menjelaskan mengakui bahwa pembiayaan acara dibebankan kepada APBD Propsu.

“Ya benar benar itu dibiayai oleh Pempropsu, karena itukan Forkominda yang diselenggarakan oleh Pempropsu, itu biasa, jadi setiap datang pejabat Formominda atau pejabat baru merekalah yang menyelenggarakan acara pisah sambut” ujar Sumanggar.

Saat disinggung bahwa acara pisah sambut itu termasuk gratifikasi Sumanggar menampiknya. Sumanggar mengatakan bahwa pada acara tersebut hadir Gubernur, Kapolda, Pangdam dan pejabat lainnya. Dan mengatakan acara tersebut bukan bentuk gratifikasi.

“Gratifikasi !! Gakk.. ada anggaran mereka itu, untuk forkominda ada itu, jelas itu anggarannya. Kita membuat even atau acara tersebut mempunyai dasar hukum. Ga mungkin kita buat tanpa ada dasar hukum. Tanpa normatifnya. Gak mungkinlah.. di situ hadir Gubernur, Kapolda, Pangdam, BPK, BPKP, ya unsur unsur penegak hukum semua, masa penegak hukum melanggar hukum” ujar Sumanggar.

Terlepas pro kontra acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara apakah gratifikasi atau tidak hendaknya harus dihindarkan. Hal ini dikatakan Sugianto salah satu masyarakat pengunjung kantor Gubernur Sumatera Utara.

” kalau aku bang, ya sebaiknya acara acar tersebut dihindarkan oleh Gubernur, itu kan seremonial aja, apa lagi gawenya perpisahan Kajatisu, kalau Gubernur masih bisa dimaklumi, kan masih banyak kebutuhan rakyat sekarang, dalam keadaan ekonomi sulit begini hendaknya para pejabat tau diri lah” ujar Sugianto.

Sebelumnya Kejaksaan Agung telah membentuk TP4D ( Tim Pengawal dan Pengamanan Proyek Pemerintah Daera) dampaknya hampir seluruh Proyek Proyek di Pemerintahan Daerah dikawal dan diamankan oleh Kejaksaan, Nah adakah kaitannya dengan acara Pisah sambut Kajati dengan permasalahan Proyek? Hanya mereka dan tuhannyalah yang tahu.

Tag: » Dipublikasikan : November 1st, 2018 under Hukum Dan Kriminal Oleh redaksi | No Comments »

Selamat Datang Bos , Tolong dikomentari berita ini dengan sopan