Pengadilan Negeri Medan, Senin (6/8/2018) kembali menyidangkan Tamin Sukardi terdakwa menguasai tanah negara senilai Rp 132 miliar. Pada sidang hari ini diagendakan pembacaan tuntutan oleh JPU

JPU dalam tuntutannya yang dibacakan didepan majelis hakim PN Medan yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo menyatakan bahwa Tamin Sukardi terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Oleh karena itu JPU meminta majelis hakim agar menjatuhkan pidana 10 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 132,4 miliar.

Komite Tani Menggugat (KTM) menuntut agar Tamin dipenjara dan dihukum tinggi

Demo Komite Tani Menggugat (KTM) menuntut agar Tamin dipenjara dan dihukum tinggi

JPU juga menjelaskan jangka waktu pembayaran ditetapkan selama 1 bulan sejak putusan incrah. Jika tidak dibayar akan diganti pidana penjara selama 5 tahun. Selain itu, lahan 74 hektar di Pasar IV Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dikembalikan kepada negara.

Sementara itu diluar gedung PN Medan, massa Komite Tani Menggugat (KTM) menuntut agar Tamin dipenjara dan dihukum tinggi. Begitu juga dengan koleganya sesama pengusaha Mujianto. Massa petani mendesak agar mafia tanah tidak diistimewakan dalam persidangan, terlebih Tamin menjadi tahanan kota dengan dalih sakit tanpa pemeriksaan medis independen.

Sebelumnya, kasus Tamin Sukardi ini berawal di tahun 2002. Saat itu Tamin menguasai 106 hektar lahan kebun Helvetia eks HGU PTPN II. Berbekal 65 lembar Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL).

Untuk mendapatkan SKTPPL, Tamin dibantu Tasman dan Misran Sasimita mantan karyawan PTPN II serta Sudarsono. Mereka kemudian menyuap warga agar mengaku sebagai pewaris tanah. SKTPPSL itu pun dibuat seolah-olah dikeluarkan pada tahun 1954. Dengan menyerahkan KTP warga dijanjikan akan mendapatkan tanah masing-masing seluas 2 hektar.

Ternyata, nama 65 lembar SKPPTSL itu bukanlah nama dari orangtua warga yang di sana. Mereka juga sama sekali tidak pernah memiliki tanah di lokasi itu. Selanjutnya, warga juga dikoordinir untuk datang ke notaris. Di sana mereka menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan tanah itu.

Pada 2006, warga diakomodasi agar memberikan kuasa kepada Tasman Aminoto (Alm) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam di Deli Serdang. Setiap selesai persidangan, kata jaksa, warga juga singgah ke rumah Tamin di Jalan Thamrin Medan. Mereka diberi uang Rp 100.000-Rp 500.000 melalui Tasman Aminoto ataupun anaknya Endang.

Gugatan warga akhirnya dikabulkan oleh pengadilan. Setelah putusan pengadilan tingkat pertama, pada 2007 Tasman Aminoto melepaskan hak atas tanah itu kepada Tamin Sukardi yang menggunakan PT Erni Putera Terari (Direktur Mustika Akbar) dengan ganti rugi Rp 7.000.000.000. Akta di bawah tangan kemudian didaftarkan ke Notaris Ika Asnika (waarmerking).

Kemudian, atas dasar akta di bawah tangan dan putusan tingkat pertama itu, pada 2011, PT Erni Putera Terari tanpa mengurus peralihan hak atas tanah itu dan tanpa melalui ketentuan UU Agraria, menjual 74 hektare dari 106 hektare lahan yang dikuasainya kepada Mujianto selaku Direktur PT Agung Cemara Reality sebesar Rp 236.250.000.000. Namun, Mujianto baru membayar sekitar Rp.132.468.197.742 kepada Tamin Sukardi. Sisanya akan dibayarkan setelah sertifikat tanah terbit.

Tag: » Dipublikasikan : Agustus 6th, 2018 under Hukum Dan Kriminal, Sumatera Terkini Oleh redaksi | No Comments »

Selamat Datang Bos , Tolong dikomentari berita ini dengan sopan