Medan pphe Cybernews – Assintel Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Leonard Ebenezer Simanjuntak pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 yang lalu menegaskan kepada wartawan dalam acara coffee bahwa Proyek yang berada dalam pengawalan dan pengamanan TP4D pihak Pelaksana Proyek ( intansi/SKPD ) tidak diperbolehkan memberikan penjelasan terhadap masyarakat maupun pers.

Ada ada Saja.TP4D Sebagai Pengawal Hukum Justru Mengangkangi Hukum. Praktek ini dilakukan dengan sengaja dan sadar melalui MoU antara SKPD dan TP4D.

Ada ada Saja.TP4D Sebagai Pengawal Hukum Justru Mengangkangi Hukum. Praktek ini dilakukan dengan sengaja dan sadar melalui MoU antara SKPD dan TP4D.

Hal tersebut karena adanya MOU ( Memorandum Of Uderstanding) antara Instansi/SKPD dengan TP4D/TP4P. Salah satu poin MOU tersebut menyebutkan bahwa penjelasan terkait proyek yang dikawal dan diamankan oleh TP4D kepada publik adalah wewenang Tim TP4D. Pihak SKPD atau instansi yang terkait langsung dengan proyek tersebut tidak lagi mempunyai kewenangan menjelaskannya kepada Publik.

” jadi teman teman pers jika tidak dijawab oleh instansi tersebut, ya memang begitulah MoU- nya” ujar Leo.

Baca juga : Proyek Senilai 44.1 M Dalam Pengawaaan TP4D Sergei Bermasalah

Penjelasan Leo terkait peralihan kewenangan penjelasan tersebut rada aneh. Sebab terindikasi menghalang halangi tugas pers sebagaimana bunyi pasal 6 huruf C UU No 40 tahun 1999 yaitu : mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar menjadi tidak terpenuhi, karena penjelasan bukan berasal dari narasumber yang kredibel.

Selain itu praktek pengalihan wewenang penjelasan tersebut juga terindikasi berbenturan dengan UU No No 16 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sistem kerja TP4D menyebabkan prosedur untuk mendapatkan informasi oleh masyarakat sesuai UU No No 16 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi terhambat. Karena TP4D/TP4P bukanlah atasan langsung SKPD sebagaimana yang disebutkan dalam prosedur cara memperoleh informasi dalam UU tersebut.

pphe Cybernews yang mencoba mengkomfirmasi ulang terkait pelanggaran UU yang dilakukan TP4D kepada Leo melalui pesan Whatsup semula setuju untuk bertemu dengan syarat dibuatkan daftar pertanyaan. Namun setelah daftar pertanyaan disampaikan kepada Sumanggar Siagian Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Leo bungkam dan pesan WA yang disampaikan kepadanya tidak sampai seperti terblokir. Begitu juga saat ditanyakan ke Sumanggar, Sumanggar mengatakan Assintel sangat sibuk.

Sebelumnya TP4D/TP4P dibentuk adalah upaya Kejaksaan RI mengedepankan langkah preventif dan persuasive untuk mengamankan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
Pembentukan TP4D berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia.

Namun pada prakteknya adanya MOU yang mengalihkan wewenang penjelasan kepada publik terkait suatu Proyek dari SKPD kepada Tim TP4D berpotensi melanggar UU no 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU No No 16 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tag: » Dipublikasikan : Agustus 19th, 2018 under Hukum Dan Kriminal Oleh redaksi | No Comments »

Selamat Datang Bos , Tolong dikomentari berita ini dengan sopan