Medan pphe cyber News –

“Hentikan pengosongan paksa”, demikian penegasan yang tertulis pada selebaran yang kini beredar di asrama Widuri.
Selain itu, dalam selebaran tersebut juga tertulis Perintah Menkopolhukam pada rapat koordinasi Pokja Kemhan dan instansi terkait terkait untuk RPP Rumah Negara di kantor Polhukam, Rabu 11 November 2015.

Seleberan tersebut juga dibubuhi logo MENKOPOLHUKAM REPUBLIK INDONESIA dan Deputy Bidang Informasi, Komunikasi dan Aparatur dengan Hotline : 021-3453073 dan 34833704.

Terkait itu, Minggu (8/12) lalu, kepada wartawan SUMUT24, beberapa warga mengaku sangat lega dengan beredarnya selebaran tersebut, karena sudah sedikit tenang dan tidak merasa ketakutan lagi dari ancaman pengosongan rumah secara paksa yang dilakukan sekelompok orang berpakaian loreng hijau serta sudah sedikit tenang dan tidak merasa ketakutan lagi menempati rumah yang sudah dihuninya (warga-red) berpuluh-puluh tahun itu.

Terkait pengosongan rumah secara paksa di asrama Widuri itu, warga mengaku sudah berulangkali terjadi yang dilakukan pihak Kodam.
Karena itu, warga penghuni rumah yang merupakan purnawirawan TNI/Warakawuri/Yatim Piatu itu menolak pengosongan rumah, walaupun terbit surat pengosongan paksa yang ditujukan pada beberapa warga Asrama Widuri eks Brigif 7/RR Marindal Kelurahan Harjosari Medan Amplas.

Dalam hal ini, kepada wartawan SUMUT24 waktu lalu, Ketua Badan Musyawarah (Bamus) warga Purnawirawan TNI/Warakawuri/Yatim Piatu Kompleks Asrama Widuri, Mansyur Maha didampingi beberapa warga menilai surat itu tidak layak dikeluarkan mengingat proses hukum atas lahan tersebut masih berlangsung di Mahkamah Agung (MA).

“Surat yang ditandangani Aslog Letkol Anggoro Nur Setiawan SIP MSi selaku Asisten Logistik (Aslog) Kodam II Bukit Barisan tertanggal 22 September 2015 dan 28 September 2015 itu, tidak selayaknya terbit, karena masih ada proses hukum yang kini masih berlangsung. Lagipula, ekssjusi itu terjadi, jika putusan sudah berkekuatan hokum tetap dan yang melakukan eksekusi itu adalah pihak pengadilan, bukan pihak Kodam,” tegas Maha.

Terkait sengketa tanah dan bangunan Asrama Widuri, Maha menguraikan bahwa hal tersebut ‘berawal dari adanya upaya penggusuran paksa oleh Kodam I/BB pada 2007 lalu.

Menurut Maha, Asrama Widuri yang berlokasi di Lingkungan II dan XV Kelurahan Harjosari II, Medan Amplas, dibangun oleh Kolonel Maludin Simbolon pada 1956 dengan menggunakan dana pribadi untuk tujuan menyatukan seluruh anggota Kolonel Maludin yang saat itu menyebar ke mana-mana.
Namun, dikarenakan Kolonel memberontak dan melarikan diri, Asrama Widuri dihuni oleh Yonif 121/MK lalu Yonif 126/KC dan terakhir Brigif 7/RR.

Setelah Brigif 7/RR dilikuidasi pada 1984, asrama tersebut tidak dihuni oleh kesatuan manapun dan sejak 1985, warga sudah membayar PBB sendiri.

Selanjutnya, pada 1998, Kolonel Maludin Simbolon menolak permintaan keluarganya untuk mengelola asrama tersebut dan sepenuhnya menyerahkan hak atas asrama tersebut kepada para penghuninya.

Namun, Maha menilai bahwa pihak Kodam tidak mengakui latar belakang tersebut yang dalam hal ini merupakan sejarah berdirinya asrama Widuri itu.
Anehnya, walaupun warga pada 2009 lalu menempuh jalur hukum. ke pengadilan negeri untuk mempertahankan lahan dan rumah yang sudah berpuluh tahun dihuninya itu, pihak Kodam masih tetap melakukan upaya penggusuran.
“Hingga kini, proses hukumnya masih berlangsung di Mahkamah Agung dan kami terus menunggu hasil dari proses hukum yang kini sedang berlangsung,” tegas Maha.
Karena itu, Maha meminta agar semua pihak harus menghargainya, jangan melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi hukum. (Anton)

» Dipublikasikan : Januari 26th, 2016 under Breakingnews Oleh anton sitanggang | No Comments »

Selamat Datang Bos , Tolong dikomentari berita ini dengan sopan