Perlakuan yang diterapkanoleh PTPN III (Persero) terhadap tenaga kesehatan yang terdiri dari Sembilan dokter dan satu apoteker tetap akan mengikuti kesepakatan awal yang telah dibuat oleh Manajemen dan unsure Serikat Pekerja pada bulan Agustusl alu.

Hal ini disampaikan olehJunaidi, SP Kepala Biro Sekretariat PTPN III (Persero) kepada wartawan berapa waktu lalu saat dikonfirmasi mengenai tindak lanjut terhadap enaga kesehatan.

“ Unsur Manajemendan Unsur Serikat Pekerja telah sepakat melakukan penataan terhadap karyawan rumahsakit, poliklinik dan petugas kesehatan melaluil angkah-langkah yang sudah ditetapkan bersama dan kesepakatan itu sudah ditandatangi oleh kedua belah pihak. Langkah-langkah yang telah disepakati tersebut adalah penawaran Program PensiunSukarela (PPS), bagi karyawan yang tidak mengajukan program PPS maka dilakukan seleksi dengan ketentuan jika lulus maka akan ditempatkan pada Distrik/Kebun/unit sesuai kebutuhan dan jika tidak lulus maka akan diikutkan dalam Program PensiunKhusus (PPK). Pada saat pelaksanaan PPK Manajemen dan Serikat Pekerja sepakat untuk melakukan Bipartit. ” ujarnya.

Sebagaimana diketahui bahwa penataan terhadap karyawan rumah sakit, poliklinik dan petugas kesehatan merupakan tindak lanjut dari serah kelola seluruh fasilitas kesehatan yang ada di PTPN III (Persero) kepada PT. Sri Pamela Medika Nusantara (SPMN) yang merupakan anak perusahaan PTPN III (Persero), danmerupakanmandatoridariUndang-Undangnomor 44/2009 tersebutPasal 7 ayat (4) yang menyatakan bahwa rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumah sakitan.

Mengenaitindaklanjutterhadapkesepuluhtenagakesehatan yang tidak lulus seleksi, telahdilaksanakanpertemuanantara Perusahaan denganSP BUN yang diprakarsaiolehDisnaker Sumatera Utara padahariJumat (3/11) di Kantor DisnakerProvinsi Sumatera Utara dalamrangkaKlarifikasi.Junaidimenegaskankepada media bahwa pertemuan tersebut baru sebatas klarifikasi dan bukan merupakan mediasi sebagaimana yang didengar oleh banyak pihak. “ Pertemuan pada jumat (3/11) di Kantor Disnaker tersebut bukan merupakan mediasi, itu baru sebatas klarifikasi dan itupun ditunda karena ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi, jadi jangan salah memahami dan berlebih lebihan, pertemuan tersebut baru sebatas klarifikasi sehingga dalam petemuan tersebut pejaba Disnaker tidak ada menganjurkan apalagi memerintahkan kepada PTPN III agar kesepuluh tenaga kesehatan tersebut dipekerjakan kembali, karena yang berwenang memerintahkan adalah Pengadilan“. Tegasnya.

“ Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI menegaskan bahwa anjuran tertulis dikeluarkan ketika di dalam mediasi tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi mediasi saja belum dilaksanakan, gimana mau keluar anjuran. Jika ada yang mengatakan di media bahwa PTPN III tidak patuh hukum, maka mereka sangat keliru, karena dalam penyelesaian persoalan ini Perusahaan selalu patuh dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan biarlah proses ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.” Tambah Junaidi.

 

Tag: » Dipublikasikan : November 20th, 2017 under Breakingnews Oleh redaksi | No Comments »

Selamat Datang Bos , Tolong dikomentari berita ini dengan sopan