Tanggal : Minggu 10 Januari 2010 16:04
Medan pphe cyber news
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Mahasiswa Kabupaten Nias Selatan (Nisel), mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara untuk mencopot seluruh anggota KPUD Nias Selatan karena dinilai telah melanggar UU No. 10 Tahun 2008 pasal 50 ayat 1 g tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten ....
Baca selanjutnya
Tanggal : Jum'at 8 Januari 2010 9:26
Medan,pphe cyber news
Hari ini 4 Wakil Rakyat ( DPR RI ) PDI Perjuangan Sumut menyediakan sarana layanan Publik “Rumah Aspirasi Rakyat” Kantor Perwakilan Anggota DPR RI PDI Perjuangan Sumut di Jln. Wahid Hasyim No. 35 Medan. Rumah Aspirasi rakyat setiap saat siap menampung aspirasi, laporan Rakyat Sumatera Utara, bisa dikatakan (Panda Nababan, H. Tri Tamtomo SH, DR. Yasona Laoly SH, Trimedia Panjaitan SH). siap menjemput bola (menerima laporan) rakyat dan segera memperjuangkan melalui jalu ....
Baca selanjutnya
Tanggal : Selasa 5 Januari 2010 19:14
Medan pphe cyber news
Dalam rapat dengar pendapat antara Prapsu dan DPRDSU Selasa (05/01) , beberapa anggota dewan dari komisi E DPRDSU menuding bahwa ijin operasional baik mesin boiler dan operator PT WRP tidak ada. Hal ini sekaligus membantah pernyataan Rapotan Tambunan SH yang menyatakan bahwa ijin operasional mesin boiler PT WRP ada berdasarkan penyelidikan mereka. ....
Baca selanjutnya
Tanggal : Selasa 5 Januari 2010 19:13
Medan pphe cyber news
Dalam rapat dengar pendapat antara DPRDSU diwakili oleh komisi E dengan Frapsu, Poldasu, Disnaker dan Bainprom Sumatera Utara serta konsul jendral Malaysia disebutkan agar pihak kepolisian Sumatera Utara mengambil alih kasus perseteruan antara buruh dan manajemen PT WRP Multicorpora. ....
Baca selanjutnya
Tanggal : Kamis 10 Desember 2009 13:09
Medan pphe Cyber News
Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Utara menyoroti penegakan HAM di Indonesia yang masih suram. Menurut mereka meski sudah sepuluh tahun deklarasi universal HAM lahir, diikuti pengesahan UU No 39 tahun 1999 dan ratifikasi konvensi hak sipil politik dan hak ekonomi social budaya tahun 2005 namun penegakan HAM di Indonesia tidak mengalami kemajuan yang berarti. Hal ini disampaikan mereka dalam orasi didepan gedung DPRDSU di saat penghuninya sedang reses ....
Baca selanjutnya
